Wawancara Pakar Hukum: Jaksa Pasti Akan Tolak Eksepsi Ahok

Wawancara Pakar Hukum: Jaksa Pasti Akan Tolak Eksepsi Ahok

0 58

ALHIKMAH.CO–Hari Selasa (13/12/2016 Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menghadapi dakwaan kasus penodaan agama. Dalam sidang perdana ini, ia membacakan nota keberatan (eksepsi) di depan hakim Dwiyarso Budi Santiarto di Gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat. Isinya berisi penegasan Ahok yang tak bermaksud menodakan agama. Ia bahkan mengklaim sangat mengenal isi Surat Al Maidah:51.

Sambil menangis, Ahok menceritakan dirinya tak mungkin menodai agama Islam karena menghormati ayah angkatnya yang Muslim. Islamic News Agency (INA) mewawancarai pakar hukum Dr. H. Abdul Choir Ramadhan SH MH,

Menurut Anda, apa kelemahan eksepsi dari penasehat hukum Ahok?

Eksepsi tidak fokus, lebih ke arah pembelaan (pledoi). Sangat sedikit menguraikan tentang adanya Dakwaan Penuntut Umum yang kabur (obscur libel) dll sebagai syarat eksepsi.Jadi banyak yang mengandung ketidakjelasan. Sebab eksepsi itu sangat sedikit menyinggung tentang adanya kekaburan dalam dakwaan.

Perlu dicatat, eksepsi tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara. Sementara nuansa daripada eksepsi itu sangat kental dengan pembelaan atau pledoi yang sebenarnya tidak bisa disampaikan dengan eksepsi. Dan eksepsi tidak boleh masuk ke dalam pokok dakwaan.

 

Eksepsi Ahok yang mana yang masuk ke dalam pokok dakwaan?

Dalam hal menyinggung menyatakan bahwa Pasal 1 56a itu adalah delik formil, delik materil bahwa 156a itu harus melibatkan huruf b karena sifat dari 1 56a itu dikatakan oleh penasehat hukum itu adalah bersifat komodatif padahal tidak. Dan menyinggung juga latar belakang maksud dan tujuan diundangkannya UU No 1 PNPS 1965. Itu sudah menyangkut pokok perkara.
Terus juga disampaikan ketidakjelasan subjek yang dimaksudkan, padahal subjek ini sudah sangat jelas kalau di 156a itu yang menjadi arahnya kepada kepentingan agama. Pasal 156 itu ditujukan kepada golongan penduduk yang berdasarkan agama. Intinya eksepsi itu sangat jauh daripada yang diharapkan.

Kalau eksepsi dari penasehat hukum Ahok banyak yang masuk ke dalam pokok perkara, dampaknya apa?

Saya yakin eksepsi tidak akan diterima. Kalau eksepsi tidak diterima itu langsung masuk ke dalam pemeriksaan berikutnya.

 

Penasehat hukum Ahok mengaitkan asas restorative justice, maksudnya apa?

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Namun sangat tidak masuk akal dan tidak relevan dengan perkara ini. Restorative justice adalah suatau tindakan hukum yang memberlakukan hukum pidana sebagai tindakan terlebih dahulu atau yang lebih dikenal dengan ultimum remedium (alat terakhir).
Penasihat Hukum menyatakan bahwa harus diterapkan prinsip Ultimum Remedium. Penasihat Hukum telah salah mengaitkan asas ini, terlebih lagi dikaitkan dengan SKB dalam penerapan Pasal 156a huruf a KUHP. Apalagi disebut Pasal 156a adalah Delik Materil. Perlu diketahui prinsip Ultimum Remedium baru dikenal baru-baru ini, sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup, jadi tidak ada kaitannya dengan UU 1 PNPS 1965.

Adapun SKB hanya dapat diterapkan untuk penyalahgunaan terhadap ajaran agama yang menyimpang dari suatu aliran sesat yang menyerupai ajaran agama yang bersangkutan. Untuk penodaan tidak perlu SKB. Sifat delik pada Pasal 156a adalah Delik Formil jadi tidak membutuhkan adanya akibat sebagaimana Delik Materil.

Jadi memang SKB itu memang mirip-mirip dengan ultimum remedium tapi untuk penyalahgunaan agama bukan penodaan.Dalam eksepsi tim penasehat hukum.

Ahok menyebut video yang diunggah Buni Yani, menyebut Aksi Bela Islam, apakah ini dinilai sebagai upaya untuk mengalihkan fokus kepada hal-hal yang tidak seharusnya menjadi fokus persidangan?

Iya jelas, itu pengalihan. Apa yang dilakukan oleh Buni Yani melalui pengunggahan video tersebut, itu memang dipotong tapi tidak merubah substansi. Perlu dicatat, berdasarkan hasil uji laboratorium forensic (Labfor), semua yang ada di media baik yang di instagram atau youtube itu sama dengan video aslinya. Itu telah disampaikan oleh penyidik pada saat gelar perkara. Dan sah telah menjadi barang bukti.

Jadi bagaimana proses ke depan?

Kalau saya yakin majelis hakim akan menolak eksepsi itu dan jaksa penuntut umum akan sangat mudah mematahkan dalil-dalil eksepsi tersebut.[]

Rep: Fajar / Ally M Abduh / Islamic News Agency