Turki, Role Model Sistem Wakaf Dunia

Turki, Role Model Sistem Wakaf Dunia

0 277

Di masa Dinasti Utsmani, wakaf yang berkembang adalah wakaf properti dan wakaf tunai. Sekolah-sekolah, masjid megah, gedung-gedung kebudayaan, hotel, dan perpustakaan seakan menjadi saksi bisu masa emas perwakafan dinasti Utsmani. Bahkan pada 1923, 2/3 tanah Turki dilimpahi tanah-tanah wakaf yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian.

Walau selepas runtuhnya khilafah dikenal sebagai Negeri Sekuler, Turki di bawah kepemimpinan Erdogan kini seakan menepis anggapan tersebut. Syiar-syiar Islam di bawah kepemimpinannya mulai nampak kembali. Aktifnya adzan, sekolah-sekolah Islam, hingga pengajian yang mulai merebak di Turki, seakan membangkitkan ingatan masa silam akan Daulah Islam Turki Utsmani yang pernah hadir di Turki.

Sejak diruntuhkan oleh zionis dan Barat tahun 1924, jejak Islam warisan Utsmani rupanya masih sulit dihapuskan rezim Sekuler. Terlebih sekarang, dibawah Erdogan Turki diharapkan menjadi negara besar yang membangkitkan dunia Islam. Jejak peninggalan Utsmani di Turki tak sepenuhnya lenyap dengan didirikannya negara Sekuler oleh Kemal Attaturk.

Misalnya saja wakaf. Kini, Turki rupanya  adalah salah satu negara yang menjadi role model perwakafan bagi negara lain. Sistem wakaf yang mereka miliki merupakan warisan dari tatanan ekonomi-sosial yang dibangun Kerajaan Turki Utsmani, meski banyak mengalami perubahan.

Pada zaman Dinasti Utsmani (abad 15-awal abad 20) , para sultan dan gubernur memiliki lahan-lahan pertanian yang amat luas. Sementara itu, lembaga wakaf digunakan sebagai tempat mendistribusikan hasil dari pendapatan para abdi negara tersebut ke pelayanan sosial, pendidikan, dan agama untuk masyarakat. Kerajaan Utsmani pun menyediakan banyak kesempatan kerja bagi para pengangguran dengan upah standar saat itu. Sebab itu, ribuan pekerja menggantungkan hidup mereka pada upah yang berasal dari wakaf tersebut.

Di masa Dinasti Utsmani, wakaf yang berkembang adalah wakaf properti dan wakaf tunai. Sekolah-sekolah, masjid megah, gedung-gedung kebudayaan, hotel, dan perpustakaan seakan menjadi saksi bisu masa emas perwakafan dinasti Utsmani. Bahkan pada 1923, 2/3 tanah Turki dilimpahi tanah-tanah wakaf yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian.

Keadaan ini berubah pasca revolusi sekuler yang didalangi Mustafa Kemal Attaturk. Ia mengubah persepsi masyarakat dan membentuk sistem administrasi wakaf baru.  Terdapat sebuah komisi khusus untuk membubarkan badan hukum pemerintahan Utsmani, dan juga membangun lembaga baru yang menerapkan strategi sekuler.

Wakaf pun mendapat identitas baru. Dan pemerintah Turki saat itu membangun Direktorat Jenderal Wakaf sebagai pengganti peran kementerian wakaf yang dijalankan pada dinasti Utsmani. Barulah pada 1983, pemerintah Turki membentuk Kementrian Wakaf yang mengatur semua asset wakaf dan tata kelolanya sesuai dengan perundang-undangan baru yang berlaku.

Karena adopsi hukum ini, pada tahun 1970 di masa umat Islam mulai kembali melawan sekulerisme, wakaf di Turki semakin menemukan jalannya untuk berkembang. Wakaf tak hanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf saja, tapi juga oleh mutawalli yang kebanyakan dibiayai oleh organisasi keislaman. Dirjen Wakaf Turki mengontrol langsung pergerakan mutawalli ini, sekaligus mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf yang digunakan untuk biaya supervisi dan auditing.

Di bawah pengawasan pemerintah Turki, sistem wakaf mengalami banyak revitalisasi besar-besaran. Namun, laiknya pada masa dinasti Utsmani, sistem wakaf di Turki tetap memainkan peran penting dalam penyediaan pekerjaan bagi rakyatnya. Tercatat pada 1990, wakaf menyediakan kesempatan kerja bagi 0.76% dari total angka tenaga kerja di Turki.

Bisa dibilang, pasca reformasi, penyediaan pekerjaan dari hasil dana wakaf mengalami penurunan, meski tetap memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran. Memang, puluhan ribu orang diberdayakan hasil wakaf di bawah Hukum Perdata Turki yang baru. Namun, jumlah ini masih kalah jauh dari pemerintahan tahun 1931, yang mampu menyediakan pekerjaan untuk 12.68% dari total tenaga kerja. Kontribusi wakaf dalam menangani pengangguran telah turun secara signifikan.

Meski mengalami banyak perubahan, sistem wakaf baru ini terus membenahi diri. Turki sendiri berupaya membangun fondasi fundamentalnya, mulai dari menangani hak waqif, mengatur mutawalli yang melembaga, sampai mengembangkan jenis properti wakaf. Dalam batas-batas tertentu, Turki mengizinkan mutawalli beroperasi dalam mengembangkan sumber daya wakaf yang diperkirakan dapat menciptakan skala ekonomi.

Para mutawalli dapat menikmati fleksibilitas manajemen wakaf yang diberlakukan Turki, termasuk mengembangkan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan saham. Kendati demikian, pemerintah Turki tetap mengarahkan hasil wakaf tersebut sebagai instrumen dalam membangun aspek pelayanan sosial, seperti pembangunan masjid, beasiswa pendidikan, rumah sakit, maupun monumen kebudayaan.

Saat ini, pemerintah Turki menyediakan lembaga bernama Waqf Bank & Finance Corporation untuk memobilisasi wakaf. Dalam hal ini, peran Dirjen Wakaf amat besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Bekerjasama dengan lembaga Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasedelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish is Bank, dan Ayden Textile Industry, pemerintah Turki mengembangkan wakaf secara produktif melalui upaya komersil. Profit dari investasi inilah yang dialokasikan untuk keperluan sosial.

Dirjen Wakaf amat concern di pelayanan kesehatan, sehingga mereka banyak memberikan hasil wakafnya untuk rumah sakit. Sebagai salah satu bukti perhatian mereka dalam bidang kesehatan, Dirjen Wakaf membiayai salah satu rumah sakit modern dengan penyediaan fasilitas kesehatan lengkap, beserta dengan tunjangan pantas bagi dokter, perawat, dan stafnya.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Turki memajukan kelembagaan akademis dan sosial Imaret, yang telah berdiri sejak masa dinasti Utsmani. Dari profit wakaf, Imaret dapat memperbaiki layanan pada sekira 15.000 orang setiap harinya, Layanan tersebut berupa bantuan disabilitas, santunan dhuafa, beasiswa, dan penampungan mahasiswa. (Aghniya/dbs)