Sebut Media Islam Bukan Produk Jurnalistik, Pernyataan Stanley Dewan Pers Dianggap Keliru...

Sebut Media Islam Bukan Produk Jurnalistik, Pernyataan Stanley Dewan Pers Dianggap Keliru Banyak Pihak

0 79
sumber: www.hidupkatolik.com

ALHIKMAH.CO— Pernyataan bahwa 22 situs Islam yang diblokir Kemenkominfo bukanlah produk jurnalistik  oleh anggota Dewan Pers Yosep ‘Stanley’ Adi Prasetyo pada Diskusi Pemblokiran Media Islam di Kantor AJI Jakarta baru-baru ini, dianggap keliru oleh beberapa pihak, diantaranya Wakil ketua Dewan Pers sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono.

Dilansir Republika.co.id, Margiono menegaskan alasan Dewan Pers (tidak terdaftarnya media daring di Dewan Pers) tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan. Sebab, sebuah lembaga pers tidak wajib mendaftar di Dewan Pers agar mendapat pengakuan resmi. Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebut Margiono, hanya disyaratkan agar lembaga pers berbadan hukum.

Hal senada ditegaskan oleh Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ilham Bintang bahwa kriteria sebuah produk pers mesti didasarkan pada perundang-undangan, bukan pada ihwal terdaftar di Dewan Pers.

“Itu kan perspektif Dewan Pers. Tidak demikian dengan Undang-Undang. Di Undang-Undang, tidak ada kewajiban untuk masuk ke Dewan Pers. Jadi, parameter karya jurnalistik itu parameter Undang-Undang,” tutur Ilham Bintang.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan antara lain, kegiatan  jurnalistik  meliputi menyampaikan  informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu disebutkan pula, definisi perusahaan pers adalah berbentuk badan hukum. Tidak disebut kewajiban untuk mendaftar ke Dewan Pers.

Praktisi dan Pakar Ilmu Jurnalistik, Dr. S Sinansari Ecip dalam keterangan persnya di Masjid Sunda Kelapa, Selasa (7/4/2015) mengatakan bahwa anak SMP pun tahu, produk pers dihasilkan dari kegiatan jurnalistik, sesuai dengan UU Pers. “Kalau kita tanya bocah SMP, mereka tau kalau produk pers itu dilalui dengan kegiatan jurnalistik,” ungkapnya.

“Media online itu adalah media massa sesuai UU jika memiliki Badan Hukum dan ,ada alamat jelas, ada pimpinan dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, sesuai Undang – Undang. Tak harus terdaftar di Dewan Pers. Dua hal itu yang saya pegang, bahwa karya yang dihasilkan mereka adalah produk pers, karya jurnalisme,” tegasnya. (mr/republika.co.id/alhikmah.co)