Regulasi Baznas dalam Pembentuk LAZ

Regulasi Baznas dalam Pembentuk LAZ

0 102

ALHIKMAH.CO,– UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional adalah BAZNAS dan masyarakat dapat membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas judicial review UU Nomor 23 Tahun 2011 yang dibacakan pada 31 Oktober 2013 menetapkan bahwa yang dapat membentuk LAZ adalah masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakat (ormas) , yayasan, atau perkumpulan.

Pembentukan LAZ harus mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

  1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
  2. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  3. Memiliki pengawas syariat;
  4. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  5. Bersifat nirlaba;
  6. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  7. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.