Pemblokiran Situs Media Dianggap Bukan Kewenangan Kemenkominfo

Pemblokiran Situs Media Dianggap Bukan Kewenangan Kemenkominfo

0 40

ALHIKMAH.CO — Pemblokiran 22 media daring Islam oleh Kemenkominfo yang diduga BNPT pro terhadap radikalisme dianggap tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Hal ini diungkapkan mantan wartawan senior cum dosen Jurnalistik UIN Bandung Enjang Muhaemin.

“Dalam hal ini, Kemenkominfo bertindak berlebihan dan sewenang-wenang. Karena urusan yang berkaitan dengan hak publikasi, hak penyiaran suatu media jika ada masalah menjadi urusan Dewan Pers, bukan mereka,” ungkap Enjang saat dihubungi alhikmah.co Selasa (31/03/2015).

Enjang beranggapan, media yang dianggap lakukan pelanggaran itu harus jelas dulu hal yang dilanggarnya. Apa itu terkait kode etik atau kontennya, dan semua itu perlu ada proses setelah pengaduan ke Dewan Pers.

“Proses ini juga harus merujuk pada cara pandang pemerintah dan penilaian dari masyarakat luas, dan tentu saja kajian oleh Dewan Pers terlebih dahulu. Tidak bisa langsung diputuskan bahwa media tersebut melakukan pelanggaran, itu tindakan sepihak yang tidak dibenarkan, bisa jadi ini salah satu indikator kemunduran kebebasan pers,” ujarnya.

Menurut Enjang, jika media daring yang diblokir ini terbukti tidak bersalah, ada baiknya dilakukan penyelesaian dengan cara baik-baik atau kekeluargaan. Tidak perlu diajukan ke pengadilan, meskipun itu memungkinkan. (Dita/Alhikmah)