PB PII Anggap Pemblokiran Sepihak Situs Media Islam Langgar Aturan Asasi Negara

PB PII Anggap Pemblokiran Sepihak Situs Media Islam Langgar Aturan Asasi Negara

0 44

ALHIKMAH.CO,– Pemblokiran 22 situs media Islam yang dilakukan sepihak oleh Kemenkominfo dianggap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) sebagai bentuk kediktatoran orde baru versi kabinet kerja Jokowi. Demikian disampaikan, Ketua PB PII Bidang Komunikasi Ummat, Helmi Al Djufri.

“Pemblokiran ini dapat mencederai hak masyarakat untuk berkarya. Selain itu, mendapatkan informasi jadi tertutup. Pemblokiran ini sejatinya telah melanggar UUD 45,” ungkap Helmi, Selasa (30/032015).

Helmi pun menyitir beberapa pasal dalam UU 45 yang menjadi landasan pelanggaran Kemenkominfo. Di antaranya, Pasal 28E  ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, imbuh Helmy, Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (pnurullah/alhikmah/rilis)