Musyawarah Umar

Musyawarah Umar

0 310
Atas wasiat Abu Bakar, Umar Ibn Al Khattab dibaiat kaum muslimin untuk menjadi Khalifah, Amirul Mukminin kedua. Baru saja Umar khutbah di hadapan khalayak dan meminta dirinya untuk diingatkan apabila memimpin tidak dengan aturan Allah dan rasulnya, tiba-tiba sekelompok pemuda datang dan menghunuskan pedang ke leher Umar.

ALHIKMAH.COO–“Demi Allah wahai Umar. Apabila kami melihat kekeliruan atas engkau, niscaya akan kami luruskan engkau dengan pedang ini,” katanya membuat kaget forum berkumpul umat Islam. Umar malah berterimakasih dan bersahut, “Alhamdulillah, masih ada yang ingin meluruskan Umar.”

Baru saja memimpin, Umar telah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah diktator yang tak siap dikritik, atau diluruskan. Umar pun bukan seorang calon wakil rakyat, pengurus urusan umat yang dipilih karena banyak uang, atau karena ada seorang donatur yang memodalinya agar tampil menjadi pemimpin.

Umar bukan pemimpin sembarangan. Ia tak berkampanye mengajak umat, “pilihlah saya!” atau mengumbar janji manis, menebar pesona.

Umar dipilih manusia terbaik setelah Rasul nan mulia, dan disetujui orang-orang shalih, orang-orang bijak, para ahli ilmu dan hikmah. Mulai detik itu, amanah kaum muslimin berada di pundak Umar. Umar bekerja dengan sungguh-sungguh (baca Alhikmah edisi 9 Pemimpin Islam Legendaris Februari 2013). Umar menegakkan sistem Syuro dan perwakilan-perwakilan rakyat di tiap daerah.

Wilayah Islam zaman Umar terbentang mulai dari Yaman, Syam, Iraq, Persia, Mesir, hingga meluas dan meluas karena jihad fi sabilillah. Tuntutan luasnya wilayah, Umar melakukan ijtihad atas lembaga-lembaga administrasi yang didirikannya untuk kemaslahatan umat dan agama ini.

Umar membagi pemerintahan pusat dan wilayah, di mana para wakil-wakil rakyat mewakili wilayahnya dan bertanggung jawab terhadap Umar, dan Umar pun bertanggung jawab langsung pada Allah dan juga rakyat.

Ada lembaga independen bernama ‘Ahlul Hal wal Aqd’ yang terdiri dari Lembaga Majelis Syuro, Al-Katib(sekretaris negara), Nidzamul Maly (departemen keuangan) mengatur masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fa’i, dan lain-lain, Nidzamul Idary (departemen administrasi), bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dan juga Departemen-departemen bidang pendidikan, keamanan, kebudayaan, dll.

Ahlul Hal Wal Aqd terdiri dari orang yang sudah diakui oleh masyarakat kapasitasnya dengan kelimuan masing-masing bidang. Memahami hukum-hukum Al Quran, ahli ilmu, ahli hikmah. Majelis Syuro terdiri dari beberapa bagian, mulai dari para sahabat senior seperti: Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Muadz bin Jabbal, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Thalhah, dan Zubair.

Juga majelis-majelis lainnya yang terdiri dari ahli-ahli ilmu, ahli hukum, ahli pada bidang masing-masing, dan juga orang yang sudah dikenal masyarakat sebagai orang yang aktif dan berkontribusi pada zaman Rasul dan Abu Bakar. Tugas Majelis Syuro ialah memberikan kebijakan, menasihati Umar, memberi fatwa, dan melaksanakan musyawarah.

Majelis Syuro terdiri dari majelis rendah yang merupakan perwakilan seluruh komponen Negara Islam, mulai dari perwakilah rakyat dari pelbagai suku, agama, kelompok, hingga wilayah-wilayah yang Umar wakilkan pada tiap pemimpin daerah yang bernama Gubernur, wakil rakyat pada wilayahnya, penyambung lidah rakyat dan pemimpinnya. Beberapa nama sahabat tercatat sebagai wakil-wakil rakyat yang tersebar dalam wilayah kekuasaan Islam.

Abu Ubaidah Ibn Jarrah Gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam di Damaskus, Said Ibn Amir di Homs, Nafi’ bin Abu Harits, Gubernur Hijaz, Amr bin Ash, Gubernur Mesir, Alqamah bin Majaz Gubernur Palestina, Umar bin Said di Hims, Khalid Ibn Walid Gubernur Asia Kecil, Zaid bin Haritsah gubernur Madinah, Salman Al Farisi Gubernur Persia, dan pemerintah pusat dipimpin  oleh Umar Ibn Al Khattab.

Umar tak jarang melakukan musyawarah dengan anggota Majelis Syuro majelis tinggi jika membahas hal sangat penting dan memerlukan pertimbangan. Tak semua rakyat diajak musyawarah, dan tak semua rakyat dapat memberikan masukan. Terkadang pula, Umar mengadakan musyawarah dengan Majelis rendah dihadiri seluruh masyarakat di Madinah.

Umar tak memusyawarahkan apa yang telah jelas dalam Al Quran dan Sunnah.  Ritual Haji dimanfaatkan Umar untuk bertemu seluruh rakyatnya pada waktu itu. Pernah Umar dinasihati seorang wanita karena ingin membatasi jumlah mahar, setelah dimusyawarahkan dengan para pria. Seorang wanita menasihati Umar bahwa Allah telah menetapkan urusan mahar sesuai kehendak calon pengantin, dan itu tak perlu dimusyawarahkan.

Umar pun pernah ‘diaudit’ langsung oleh rakyat ketika Salman melihat pakaian baru yang dipakai Umar. Umar pun tak mengelak, atau kabur ke luar negeri karena pakaiannya yang tadinya hanya ada satu pasang, kini tiba-tiba ada dua. Umar menjelaskan bahwa pakaian itu pemberian puteranya Abdullah Ibnu Umar, karena pakaian jatah Gubernurnya tak muat dipakai pada tubuh besar Umar.

Pintu Umar terbuka untuk musyawarah dengan siapapun termasuk ketika masyarakat mengadu urusannya. Pernah seorang  yang ribut dengan tetangganya dan mengadukan hal tersebut pada Umar. Umar dan Majelis Syuro bermusyawarah untuk memberikan solusi.

Permasalahan di tingkat wilayah diserahkan pada kebijakan Gubernur dan perangkat pemerintahan setempat. Jika dirasa ada ketidakadilan atau perilaku pejabat yang menyimpang, masyarakat dapat mengadukannya ke pusat. Umar bersama Majelis Syuro memutuskan solusi.

Kerap Umar sendiri yang datang ke daerah-daerah untuk memantau kondisi masyarakat. Umar tak segan memecat ‘wakil rakyat’ jika mendapat masukan dari masyarakat bahwa di daerah tersebut para wakilnya berlaku zalim. Umar benar-benar mendengarkan rakyat, dan ia benar-benar menjadi wakil rakyat teladan. Rakyat pada kepemimpinan Umar benar-benar menerapkan musyawarah dalam memilih wakil-wakilnya. Itulah Musyawarah Umar.

(ssi.Dr. Mustafa Murad ‘Umar’/alhikmah.co)


LIKE & SHARE berita ini untuk berbagi inspirasi