Munas Hidayatullah Soroti Syiah hingga Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Munas Hidayatullah Soroti Syiah hingga Krisis Kepemimpinan di Indonesia

0 39
Suasana-sidang-pada-Munas-IV-Hidayatullah-di-Balikpapan/rilis/alhikmah

ALHIKMAH.CO– Dalam sidang pleno, Selasa (10/11/2015) pagi, Komisi Rekomendasi Munas IV Hidayatullah, mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang dibacakan ketua komisi, Nursyamsa Hadis, di Masjid ar-Riyadh, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di antara rekomendasinya menyoal perpecahan dan disintegrasi di Indonesia. Dikatakan, perbedaan pandangan di antara pimpinan lembaga negara, partai, dan suku telah terpublikasikan secara tidak terkendali, sehingga menjadi benih perpecahan di tengah masyarakat.

Rekomendasi itu menyoroti ketidaktegasan pemerintah terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada separatisme yang mengancam disintegrasi bangsa.

Kelompok dimaksud di antaranya adalah GIDI, Organisasi Papua Merdeka, serta sejumlah aliran sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lainnya.

Dikatakan, kelompok-kelompok itu menyebabkan negara menjadi tidak berwibawa di mata rakyat, bahkan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karenanya Hidayatullah merekomendasikan kepada pemerintah, penegak hukum, ulama, dan tokoh masyarakat mendeteksi sedini mungkin potensi aliran sesat, kemudian memberikan peringatan dan meluruskannya. Bahkan menyeret ke pengadilan agar tidak membesar dan mengganggu umat,” demikian bunyi rekomendasi poin 3 dalam butir A yang

Pada poin pertama rekomendasi itu, disoroti pula krisis pemahaman dan ajaran di Indonesia. Ajaran seperti komunisme, liberalisme, materialisme, dan lain sebagainya sudah menyusup ke  masyarakat, mulai para elit hingga akar rumput.

“Karenanya, bangsa Indonesia terancam mengalami loss generation, bermental hedonis, meremehkan norma agama dan hukum dalam kehidupan sehari-hari,” bunyi rekomendasi tersebut.

Pada poin selanjutnya, Hidayatullah pun menyoroti krisis kepemimpinan. Olehnya, ormas itu mengajak para pemimpin masyarakat, pejabat negara, pemimpin parpol, dan penegak hukum untuk mentaati ajaran agama, moral, etika, dan hukum. Mereka juga diajak untuk tidak menggunakan cara-cara ekstrem, bermuka dua, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Pada poin keempat, Hidayatullah berpandangan pentingnya berbagai elemen umat, bangsa, dan negara membangun moralitas bangsa, berdasarkan ruh dan nilai agama yang agung dan suci.

“Seluruh lembaga pendidikan dan elemen bangsa harus bersama-sama melawan neo kolonialisme dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial, serta budaya yang disebar melalui berbagai media,” demikian cuplikan rekomendasi itu.* (fazeri/alhikmah.co)