Mencari Pemimpin Umat

Mencari Pemimpin Umat

0 39
Prof. Dr. KH Miftah Faridl

Oleh : Prof. DR. KH. Miftah Faridl, Ketua MUI Bandung

 

Ketika Rasulullah bersabda, “Apabila amanat disia-siakan tunggu tanggal kehancurannya,” para sahabat serentak bertanya, “Ya, Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?” Nabi pun menjelaskannya: “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Para shahabat masih penasaran serentak mereka bertanya lagi, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud menyia-nyiakan amanah itu?” Nabi pun kembali menjelaskannya lagi, “Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah tanggal kehancurannya.” (HR Bukhari).

Didasarkan pada sabda Rasulullah inilah, para ahli fiqh menetapkan salah satu kriteria menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin sesuai dengan jabatannya. Kemampuan yang memang terbatas itulah diperlukan analisis untuk dapat menempati sesuatu jabatan. Jadi, keterbatasan kemampuan manusia itulah yang kemudian dapat diposisikan pada jabatan yang berbeda-beda pula. Demikian pula dalam hal pengambilan jenis pekerjaan sejatinya dapat disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya.

Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki legitimasi, dalam pengertian mendapat dukungan dari bawahan yang akan dipimpinnya. Dengan sistem apa pun, legitimasi itu harus nampak jelas diperlihatkan oleh sistem yang dianutnya. Dalam sistem demokrasi seperti yang saat ini di masyarakat kita tengah digunakan, maka legitimasi massa, salah satunya diperlihatkan oleh mayoritas dukungan seperti banyak ditemukan dalam sistem pemilihan langsung. Seseorang yang memperoleh dukungan di atas lima puluh persen, tentu memiliki legitimasi politis secara meyakinkan. Sebaliknya, seorang pemimpin yang masih memperoleh dukungan di bawah lima puluh persen, masih dipertanyakan landasan legilimasinya.

Argumentasi dukungan ini didasarkan pada salah satu sabda Nabi yang mengatakan bahwa, “Sebaik-baiknya pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun cinta kepada kamu, kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu; dan sejelak-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci, dan mereka pun membenci kamu.”

Tidak boleh ada rasa saling membenci di antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Inilah alasan mengapa standar legitimasi itu, salah satunya, dibuktikan dengan banyaknya pemilih, yang berarti banyaknya yang memberi dukungan karena kesadaran persetujuannya.

Jadi, jika seorang pemimpin terpilih hanya dengan suara di bawah lima puluh persen, ia hanya sah menurut ketentuan politis administratif, tapi secara moral belum mendapatkan dukungan yang legitimate. Tidak ada lagi cara, kecuali dengan melakukan konsolidasi untuk memperoleh dukungan, terutama dari pihak-pihak yang tidak memberikan dukungan kepadanya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin yang sudah berkomitmen memimpin warganya dan mesih memperlihatkan dukungan legitimasinya yang kuat, maka tidak seharusnya ia “lari” meninggalkan massa yang dipimpinnya. Sesuai dengan komitmen dirinya untuk menjadi pemimpin, ia harus tetap memimpin mereka yang memberikan kepercayaan kepadanya.

Terakhir, Nabi juga mengisyaratkan pentingnya memilih orang yang terbaik di antara yang ada. Dalam hadits riwayat Imam Hakim, Rasulullah pernah berujar.

Barangsiapa mengangkat seseorang untuk mengurus urusan-urusan mukmin, padahal ia tahu ada orang yang lebih pantas untuk mengurus urusan itu, maka ia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan (dalam hadits yang lain dikatakan) telah berkhianat kepada orang-orang mukmin.”

Substansi hadits ini memang, ada yang mempertanyakannya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hadits ini bukan perkataan Rasulullah, tapi merupakan ucapan Umar bin Khattab kepada putranya, Abdullah.

Dalam sejarah Islam tercatat sejumlah teladan seorang budak dan hamba sahaya dapat meningkat kedudukannya menjadi seorang pemimpin dalam masyarakat. Salah satunya adalah Qutubuddin, bekas seorang budak yang hina, ia adalah raja pertama yang mendirikan negara Islam di India. Sabaktakin juga menjadi contoh yang lain dalam kasus terpilihnya menjadi seorang panglima angkatan perang, padahal dia adalah bekas seorang budak.

Dari kedua contoh di atas secara sederhana dapat diambil pelajaran bahwa syarat utama seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik dan integritas dirinnya. Tak peduli apakah dia seseorang yang memiliki kekayaan atau bukan. Jadi jika memiliki uang agar sanggup membayar “mahar” politis merupakan persyaratan kepemimpinan, maka proses itu telah menyalahi sejarah.

Inilah, antara lain, kekeliruan proses rekrutmen calon pemimpin yang sering berujung pada kemudaratan, dan bukan melahirkan kemaslahatan. Wallahu a’lam []