Media Islam Diblokir, FORJIM: Langkah Mundur Kemerdekaan Pers

Media Islam Diblokir, FORJIM: Langkah Mundur Kemerdekaan Pers

0 25

ALHIKMAHCO,– Kemkominfo kembali melakukan pemblokiran terhadap sejumlah media online Islam. Di antara 11 media daring yang diblokir pada akhir Desember 2016, adalah voa-islam.com, nahimunkar.com, kiblat.net dan islampos.com.

Menanggapi hal tersebut, Forum Jurnalis Muslim (FORJIM) menilai pemblokiran media Islam kali ketiga ini merupakan kemunduran dalam kemerdekaan pers. Padahal, pasca reformasi, konstitusi telah membuka keran kemerdekaan pers secara lebar-lebar.

“Tindakan ini bisa dikatakan inkonstitusional, karena melanggar UUD 1945 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, maupun UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi sebagai warga negara,” ungkap Sekretaris Umum FORJIM Muhammad Shodiq Ramadhan kepada Alhikmahco belum lama ini.

Selain bertentangan dengan konstitusi, menurut Shodiq, langkah pemblokiran itu juga dinilainya sangat kental dengan nuansa politis. Diketahui, sebagian besar dari media yang diblokir adah media-media yang selama ini selalu kritis dengan kebijakan pemerintah.

“Termasuk media-media inilah yang selama ini menjadi corong perjuangan umat Islam di Jakarta untuk menolak pemimpin non-Muslim. Mereka yang merasa di pihak yang berseberangan tentu merasa gerah,” tambah Shodiq.

Mengenai tudingan sejumlah kalangan yang menyebutkan bila media-media yang diblokir ini bukanlah merupakan produk pers, Shodiq membantahnya. Dia meminta agar kalangan-kalangan yang mengatakan hal itu dalam melihat sebuah media tidak hanya dari sisi legal formal semata. Tetapi juga dari sisi substansial apakah media-media tersebut benar-benar menghadirkan informasi yang berdasarkan kaidah jurnalistik atau tidak.

“Secara substansi, media-media Islam itu dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana, tetap melakukan aktivitas jurnalistik. Mereka tetap patuh dengan prinsip tabayun yang diajarkan dalam Alquran,” jelasnya.

Ia mengakui, media-media Islam itu sebagian memang belum memiliki syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh Dewan Pers, seperti badan hukum dan kantor. Tetapi, lanjut Shodiq, mestinya hal itu tidak dijadikan sebagai alasan pemblokiran.

“Kalau soal kelemahan legal formal, mestinya media-media itu dibina dan didorong supaya segera melengkapi, bukan malah diblokir. Jadinya terkesan mencari-cari celah,” tandasnya.