LBH Pers Soroti Regulasi yang Dapat Membungkam Publik

LBH Pers Soroti Regulasi yang Dapat Membungkam Publik

ALHIKMAHCO,– Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar menyatakan, sepanjang tahun 2016 terdapat 83 kasus kekerasan atau penghalang-halangan kerja termasuk kriminalisasi terhadap jurnalis dengan pola beragam, baik fisik maupun verbal. Selain itu, ia juga menyoroti regulasi pemerintah yang berkecenderungan membungkam opini publik.

“Tantangan kerja jurnalis jika ditarik lebih dalam tidak hanya mengenai kekerasan dan kriminalisasi di lapangan. Tapi dari hulunya juga terdapat dalam peraturan yang menjadi celah untuk kekerasan dan kriminalisasi tersebut,” kata Yonggar dalam diskusi publik bertema “Ranu dan Ancaman Kriminalisasi Jurnalis” bertempat di Hotel Sofyan Inn Tebet-Jakarta, Ahad (21/05/2017).

“Beberapa terdapat dalam KUHP yang notabene adalah pasal warisan kolonial,” lanjutnya.

Disitat dari Islamic News Agency (INA), ia menyebutkan, regulasi itu di antaranya pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 207 KUHP tentang  penghinaan terhadap penguasa.

Selain itu, sambungnya, juga pasal lex specialis yang secara eksplisit sama namun menyasar media sosial yakni pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE. Menurutnya, frasa-frasa dalam pasal-pasal tersebut rancu, multitafsir dan interpretasi. Serta tidak mempunyai kepastian hukum.

“Dan tidak hanya bisa menyasar jurnalis atau organisasi masyarakat sipil, tapi juga rakyat biasa yang mengkritik pemerintah dapat dikriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” ungkapnya.

Gading mengungkapkan, ruang-ruang kriminalisasi itu terbuka lebar yang mana kerap kali dimanfaatkan penguasa untuk membungkam suara publik.

“Jadi tantangannya juga di regulasi. Kalau dibiarkan akan banyak Ranu yang lain. Konsekuensinya pasal ini harus dicabut,” pungkasnya.

Selain Yonggar, diskusi tersebut diisi juga oleh Dewan Syuro JITU Mahladi Murni, Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, Advokat Senior Munarman, dan Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya. (Yahya G. Nasrullah/INA/Alhikmah)