Kritik Kapolri, MUI Sebut Fatwa Sebagai Sumber Hukum Positif yang Selaras Konstitusi

Kritik Kapolri, MUI Sebut Fatwa Sebagai Sumber Hukum Positif yang Selaras Konstitusi

0 35
Pakaian Pekerja Pekerja mengenakan pakaian atribut natal pada salah satu Hotel di Jakarta, Senin (15/12) Ketua Bidang Pendidikan MUI Anwar Abbas menghimbau agar tidak ada pemaksaan atau penganjuran dalam pengenaan atribut Natal pada pekerja Muslim dalam rangka menyambut Natal. Foto:Tahta Aidilla/Republika.

 

ALHIKMAH.CO–Pernyataan Kapolri yang menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah hukum positif sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi kepolisian di daerah, mendapat kritik dari Ketua Komisi Hukum MUI, Prof. HM Baharun. Menurutnya, walaupun fatwa MUI bukan hukum positif, namun fatwa MUI merupakan sumber hukum positif.

“Hal ini selaras dengn konstitusi, dan nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila adalah bukti bahwa hukum positif harus dipengaruhi sila pertama,” kata Baharun dilansir Republika.co.id, Selasa (20/12).

Ia menegaskan, hukum positif kita adalah hukum yang memiliki roh ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam istilah agama Islam adalah tauhid. Oleh karena itu, menurutnya, fatwa MUI telah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat dan mengikat umat Islam.

“Mungkin yang dimaksud Kapolri itu fatwa mentahnya itu sendiri,” ujarnya.

Kapolri seharusnya tahu, banyak bukti fatwa MUI menjadi sumber hukum positif. Di antaranya Undang-Undang Keuangan Syariah itu sumbernya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian fatwa itu diundangkan menjadi hukum positif.

Fatwa MUI terkait pelarangan penggunaan atribut natal bagi seorang Muslim, menjadi pertentangan antara Kapolri dengan Polres Bekasi dan Kulonprogo. Dua polres tersebut mendapatkan sanksi dari Kapolri karena merujuk fatwa MUI sebagai alasan mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan atribut natal bagi Muslim di wilayahnya. (mr/rol/alhikmah)