Kemenag Hasilkan Lima Bulir Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Haji

Kemenag Hasilkan Lima Bulir Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Haji

0 27

ALHIKMAH.CO,– Panjangnya antrian calon jemaah haji, membuat Kementrian Agama menggelar Mudzakarah Perhajian Nasional. Seminar musyawarah ini menghasilkan lima butir rekomendasi perbaikan penyelenggaraan haji kepada pemerintah dan umat Islam.

Pertama, meminta pemerintah memprioritaskan calon jamaah yang belum pernah berhaji. “Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Jika seseorang berhaji lebih dari satu kali, hukumnya sunah,” kata Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Abdul Salam Nawawi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Kamis (26/02/2015) malam.

“Berkali-kali berhaji hanya boleh dilakukan bagi mereka yang bertugas sebagai pembimbing haji dan umrah,” lanjutnya.

Kedua, meminta masyarakat yang pernah berhaji memberikan kesempatan kepada yang belum. Kiai Salam mengatakan, Pemerintah Arab Saudi telah memotong 20 persen kuota haji Indonesia. Hal ini karena renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dampaknya, waktu antrean calon jamaah haji di Indonesia bisa mencapai delapan sampai 27 tahun.

“Karena itu, orang yang akan melakukan haji wajib lebih didahulukan daripada orang yang akan melakukan haji sunah,” ujar Kiai Salam.

Ketiga, imbuhnya, mengimbau masyarakat yang sudah berhaji namun telah mendaftar haji, memberikan kesempatan kepada yang belum berhaji. “Mendaftar kembali setelah 10 tahun dari pergi haji nya,” katanya.

Keempat, meminta pemerintah membuat sistem yang memperketat pendaftaran haji. Caranya dengan membuat identifikasi sidik jari dan retina mata seperti saat membuat paspor. “Pemerintah merupakan ulil amri sehingga berwenang membuat regulasi yang mendahulukan haji wajib,” ujar Kiai Salam.

Kelima, menyatakan kebijakan pembatasan pendaftaran haji tersebut sebaiknya hanya untuk haji reguler, tidak untuk haji khusus.

Sementara itu, selain ada Menag Lukman Hakim, hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen PHU Abdul Djamil, Kabalitbang dan Diklat, Abdurrahman Mas’ud, serta para pejabat Eselon II dan III Ditjen PHU. (pnurullah/alhikmah/dbs)