Kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Tarekat

Kebijakan Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Tarekat

0 4318

Oleh: Fadh Ahmad Arifan[1]

 Tasawuf dalam Pandangan NU

ALHIKMAH.CO–Sebelum membahas bagaimana kebijakan NU terhadap Tarekat, terlibih dahulu penulis paparkan secara singkat dalam tulisan ini soal bagaimana Tasawuf dalam pandangan NU. Tasawuf bukanlah bid’ah karena perilaku ini sudah ada pada zaman Rasulullah saw. Memang istilahnya belum muncul, akan tetapi amalannya seperti sikap Zuhud dan wara’ sudah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabatnya. Lantas Tasawuf seperti apa yang dipraktekkan di kalangan NU?

Prof Dr. KH. Ali Mas’ud Kholqillah menyatakan bahwa di NU hanya tasawuf Akhlaki dan Amali saja. Sedangkan Tasawuf falsafi tidak diberikan tempat. Oleh karena itu, Tasawufnya NU mengikuti Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdady. Masih menurut Prof. Ali Mas’ud, tidak boleh seseorang yang mengamalkan Tasawuf dan merasa dekat dengan Tuhan meninggalkan syariat. Ibaratnya Syariat itu kapal, Lautannya Tarekat dan Mutiara di dalam laut adalah Hakekat. Bagaimana mungkin seseorang ingin meraih “Hakekat” bila dirinya meninggalkan Syariat. Jadi, ketiga-tiganya ada kaitan yang erat.[2]

  1. Kebijakan NU Terhadap Tarekat Sufi

Pengkajian tentang NU dan Tarekat sufi menuai masa booming di tahun 1990-an. Di tahun 1980-an, kajian akademis mengenai NU dan Terakat masih jarang, jika tak dikatakan terbatas. Kalau kalangan akademis cenderung mengkaji kelompok muslim Modernis dari berbagai aspeknya, seperti gerakan keagamaan, politik, sosial, dan budaya. Tulisan tentang NU apalagi Tarekat masih sebatas kajian dalam bentuk sepotong-potong dalam bentuk makalah-makalah. Mulai tahun 1990-an, saat NU telah menjelma menjadi gerbong gerakan Pos-tradisionalisme, datanglah peminat kajian-kajian tentang NU dan Tarekat.[3]

Sejauh pengetahuan penulis, barangkali hanya NU-lah yang punya semacam aturan baku yang melindungi eksistensi tarekat yang ada di Indonesia. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa antara NU dan Tarekat memiliki perbedaan-perbedaan, di antaranya, bila Tarekat merupakan bagian dari NU, namun warga NU tidak harus gabung ke tarekat, karena kenyataannya banyak sekali warga NU yang enggan masuk ke dalam sebuah Tarekat. Mereka cukup nyaman bergabung dengan sebuah Majelis Taklim, atau Majelis Maulid dan Diba’. Meski demikian, terdapat amaliah warga NU yang juga tetap eksis di dalam Tarekat sufi. Misal manaqiban, wiridan, bershalawat kepada Rasulullah saw, khataman dan ziarah ke makam auliya. Hemat penulis, ini merupakan salah satu pengaruh yang paling nyata dari usaha atau jerih payah penyebaran Islam di Nusantara oleh ulama-ulama sufi.[4]

Beralih ke soal Kebijakan NU terhadap Tarekat, Bagi NU, tidak ada diskriminasi dalam hal Tarekat. Semua tarekat dianggap sah atau bahasa lainnya mu’tabarah asalkan sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah versi NU. Selain itu, silsilahnya bersambung hingga Rasulullah saw tanpa terputus. Hal ini didasarkan pada penelusuran teks-teks keputusan Bathsul Masail mulai pertama sampai dengan yang paling baru, tidak ada keputusan atau fatwa yang menyatakan Tarekat yang sesat atau tidak sesuai dengan Islam. Bahkan dalam Muktamar NU ke 3 di Surabaya 29-30 September 1926, dan Muktamar ke 6 di Cirebon tahun 1931, dinyatakan sahnya tiap Tarekat asal sesuai dengan makna Tarekat yang mengacu kitab Syarah Maraqy al-Ubudiyyah ala Matan Bidayah al-Hidayah.[5]

Ada yang menarik dalam Muktamar ke 3 di Surabaya, dinyatakan bahwa Tarekat Tijaniyah yang oleh sebagian ulama dinyatakan sesat dan berada di luar Ahlu Sunnah, diputuskan sebagai Tarekat yang sah dan mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah saw. Sayangnya dalil yang dijadikan argumen untuk mendukung fatwa itu adalah bunyi teks Kitab al-Adzkiya. Isi teks tidak ada kaitan sama sekali dengan Tarekat Tijaniyah.[6]

Selanjutnya pada 10 Oktober 1957, para Kiai mendirikan suatu Badan otonom (Banom) bernama Jami’iyah Ahli Thariqah Muktabarah. Alasan utama dibentuknya Banom ini, diantaranya:

  1. Membimbing Organisasi-organisasi Tarekat yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan yang sesuai Quran dan Hadist.
  2. Mengawasi Organisasi-organisasi Tarekat agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.[7]

Dalam perjalanannya, karena pergesekan politik internal antara yang pro dan kontra Golkar (Golongan Karya),  maka dalam Muktamar NU di Semarang tanggal 5-11 Juni 1979, kebanyakan kiai tarekat anggota Jami’iyah Ahli Thariqah Muktabarah yang hadir untuk memilih pengurus baru (di mana akhirnya KH Idham Chalid yang pro- PPP terpilih sebagai Ketuanya), menambahkan kata “an-Nahdliyah” menjadi Jami’iyah Ahli Thariqah Muktabarah an-Nahdliyah untuk menunjukkan bahwa Jami’iyah ini berinduk kepada NU dan membedakannya dengan Jami’iyah Ahli Thariqah Muktabarah yang dipimpin KH.Musta’in Romly yang telah bergabung ke Golkar. Sejarah mencatat, Jami’iyah pimpinan KH Musta’in Romly menjadi surut, sebaliknya Jami’iyah Ahli Thariqah Muktabarah an-Nahdliyah yang berafiliasi ke NU menjadi lebih kokoh dan dapat mempertahankan kesetiaan kebanyakan Kiai Tarekat.[8]

Dari pemaparan diatas, wawasan dan praktek Tarekat di kalangan warga NU ini menurut Prof Ahmad zahro diyakini berkaitan erat dan mempengaruhi tradisi keilmuwan yang berkembang di dalam Lajnah Bahtsul Masail.  Hal ini terwujud setidaknya dalam 3 aspek. Pertama, kepatuhan penuh kepada ulama sepuh, sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya budaya kritis lantaran dominannya kharisma mereka. Kedua, budaya berbaik sangka kepada ulama terdahulu akan kecakapan dan kemampuan mereka menyebabkan tumbuhnya budaya su’udzan pada ketidakmampuan diri sendiri. Ketiga, intentitas Fadha’ilul amal yang telah mentradisi mengakibatkan tidak tumbuhnya urgensi untuk tidak merasa perlu mengkritisi suatu kitab, apalagi Hadist.[9] Wallahu’allam bishowwab

[1] Penulis adalah Alumnus S2 Studi Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Malang dan kini Menjadi pendidik di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2, Kota malang. Telp 085655593554

[2] Prof Dr. Ali Mas’ud dalam acara Hujjah Aswaja, “Tasawuf Dalam Pandangan Aswaja”, TV9 tgl 10 Maret 2015.

[3] Sokhi Huda, Tasawuf Kultural, (Yogyakarta: LKiS, 2008), Hal x

[4] Tentang Peran Para Sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara, Lihat Alwi Shihab, Islam Sufistik, (Bandung: Mizan, 2002)

[5] Ahmad Zahro, Intelektual NU, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal 44

[6] Ahmad Zahro, Ibid. hal 45. Lihat juga “Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah” dalam ”Tim PW LTN NU Jatim, Ahkamul Fuqaha: Solusi problematika Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004, (Surabaya: Khalista, 2007), hal 50-51

[7] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU, (Surabaya: Khalista, 2007), hal 104-105

[8] Ahmad Zahro, Op, Cit, hal 45-46

[9] Ibid. hal 47