Kasus Pemblokiran Media Islam Juga Diadukan Ke Dewan Pers

Kasus Pemblokiran Media Islam Juga Diadukan Ke Dewan Pers

3 35
pict.Jitu

ALHIKMAHCO,– Setelah melakukan beberapa pertemuan bersama para pemangku kebijakan (DPR-MPR), sejumlah media yang menjadi korban pemblokiran sepihak juga melapor ke Dewan Pers, Kamis (03/04/15). Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan Pers, M. Ridho Eisy mengaku terkejut atas cap radikal yang disematkan pada media-media Islam tersebut.

Mencoba mendudukan persoalan, Ridho Eisy kemudian menjelaskan tentang administrasi perusahaan pers, yang menurutnya harus memiliki penanggung jawab, alamat, dan badan hukum yang jelas. Baik berbadan hukum PT, Yayasan, atau Koperasi.

Satu persatu perwakilan media pun selain menjelaskan kronologis pemblokiran, juga menegaskan bahwa mereka merupakan media yang berbadan hukum sebagaimana yang telah disebutkan.

Ridho mengaku telah meminta Menkominfo yang tengah di Makassar untuk menormalisasikan kembali situs Islam yang tak terlibat ISIS. Ditambah pertimbangan makna radikal versi BNPT yang dianggap masih bias.

Sementara itu, pemimpin redaksi AQL Islamic Centre, Agus Soelarto memaparkan konsep radikalisme ala BNPT yang terbatas pada kata kafir dan jihad. Dua kata ini imbuhnya, perlu dikaji lebih dalam agar tidak digeneralisir sebagai radikal, apalagi dikaitkan dengan ISIS.

“AQL juga menentang paham ISIS, tapi mengapa BNPT mengaitkan situs AQL dengan ISIS? Aneh,” kata Agus.

Anehnya, tambah Agus, ketika BNPT tak bisa membuktikan media Islam terlibat ISIS, mereka mulai mencari-mencari alasan lainnya. (Aghniya/Alhikmah)