KAMMI Bandung Gelar Aksi Bertajuk Tolak Represifitas Polisi

KAMMI Bandung Gelar Aksi Bertajuk Tolak Represifitas Polisi

0 10
Exif_JPEG_420

ALHIKMAH.CO,– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bandung melakukan aksi bertajuk Tolak Represifitas Polisi. Aksi ini bentuk protes terhadap tindakan represif aparat atas demo yang mereka lakukan di Jakarta, Rabu (23/5/2017) kemarin.

“Aksi ini serentak digelar di 50 kota dari Sabang sampai Merauke. Dalam aksi damai kali ini, kami melakukan edukasi terlebih dulu kepada masyarakat, bahwa pada aksi damai sebelumnya di Jakarta, telah terjadi tindakan represif dari kepolisian,” jelas Koordinator Aksi, Hedi Hidayat, di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Jumat (26/5/2017).

Aksi ini, lanjutnya, merupakan bentuk kepedulian agar aksi yang terjadi di Jakarta tidak terulang di berbagai daerah. Sebab, tindakan tersebut telah melanggar hukum, karena pengamanan massa aksi telah diatur dalam Undang-undang.

Massa KAMMI menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Polrestabes Jakarta Pusat, karena telah menyerukan untuk melakukan pemukulan dan tindakan represif.

Kedua, meminta agar tidak adalagi tindakan represif dari kepolisian. Ketiga, agar polisi tidak melakukan tebang-pilih dalam melakukan pengamanan.

“Aksi ini merupakan aksi statis, kami tidak melakukan long march, melainkan hanya menyerukan orasi dan melakukan teatrikal berupa simulasi aksi yang dibubarkan dengan kekerasan. Padahal sebelumnya, koordinator aksi telah sepakat dengan pihak aparat untuk menutup aksi dengan orasi terakhir dan shalat Magrib berjamaah,” tutur Hedi.

Sementara itu, pihak Polda Jabar menerima mediasi dari 8 perwakilan massa. Perwira Pelayanan Markas, Kompol Chusnul Waton menerangkan bahwa kepolisian memiliki standar prosedur dalam membubarkan massa.

“Kami dari aparat kepolisian, memiliki prosedur dalam melaksanakan tindakan dalam penanganan unjuk rasa karena ada SOP-nya. SOP ini dapat berlaku tahap demi tahap atau disesuaikan dengan situasi,” kata Kompol Chusnul Waton.

Meski begitu, imbuhnya, karena pihak Polda Jabar tidak mengetahui situasi ketika keadaan berlangsung. Ia menyarankan jika tiga tuntutan utama tadi disampaikan langsung ke Polda Metro Jaya atau ke Jakarta Pusat. Kompol Chusnul menambahkan, pihaknya hanya menampung aspirasi kemudian disampaikan pada pimpinan.

“Kapasitas kami tidak bisa mengambil kebijakan, hanya menampung aspirasi yang nantinya disampaikan kepada pimpinan. Nantinya pimpinan yang akan menganalisa, apa yang bisa dilakukan Polda Jabar untuk menanggapi kasus ini,” pungkasnya. (nurma/ed.pn/Alhikmah)