Jalaludin Rakhmat Klaim UU PUB Masuk Prolegnas, Ini Tanggapan MUI Jabar

Jalaludin Rakhmat Klaim UU PUB Masuk Prolegnas, Ini Tanggapan MUI Jabar

0 77
Jalaluddin Rakhmat pada acara Seminiar Pemikiran Gusdur dan Imam Khomaeni di UIN Bandung

ALHIKMAHCO,– Wacana Kemenag mengenai Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (UU PUB) mendapat beragam respon keras, hingga sampai saat ini masih menjadi wacana. Rupanya, DPR yang tengah melaksanakan Program Legislasi Nasional, mendesak Kemenag untuk membuat keputusan terkait UU ini. Karena tak ditanggapi, RUU tersebut diambil alih oleh DPR dengan fraksi PDI Perjuangan sebagai penanggungjawab.

Demikian disampaikan Jalaluddin Rakhmat, anggota komisi VIII DPR RI, dalam acara seminar nasional “Pemikiran Politik Imam Khomeini dan KH Abdurrahman Wahid”. Menurutnya, ini merupakan usaha DPR agar sesama umat beragama tidak saling menafikan umat lainnya hanya karena memiliki perbedaan faham, juga melindungi kesatuan Indonesia.

“Bukan lagi UU Perlindungan Umat Beragama, karena bisa ditafsirkan macam-macam. Kita ubah menjadi UU Perlindungan Kebebasan Beragama,” jelas Jalal, di UIN Bandung, Kamis (19/3/15).

Di lain pihak,Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar, menolak keras pernyataan Jalal. Menurutnya, UU ini bisa jadi disalahgunakan dan memunculkan aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, ataupun Syiah. Lebih jauh, menurut Rafani, UU ini akan berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama.

DPR, ia minta, meninjau ulang dan memisahkan dengan gamblang aliran-aliran sesat dari UU ini. Dengan begitu, pemisahan ini akan meminimalisir penodaan dan penistaan agama. Jika DPR berkeras, Rafani menyatakan, MUI akan melakukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi terkait UU Perlindungan Kebebasan Beragama ini.

“Jika DPR masih punya hati nurani, tolong pikirkan kembali UU ini,” kata Rafani, saat dihubungi melalui telepon. (Aghniya/Alhikmah)