Ini Tujuh Sikap Komat untuk Tolikara

Ini Tujuh Sikap Komat untuk Tolikara

0 35

ALHIKMAH.CO– Para tokoh nasional, perwakilan NGO, hingga para Ulama yang tergabung dalam Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT) menyatakan sikap atas insiden penyerangan jama’ah shalat Id hingga pembakaran ruko dan mushola yang terjadi di Kabupaten Tolikara baru-baru ini.

Pernyataan ini disepakati tokoh dan ulama seperti Prof. Dr Didin Hafidhuddin, Hidayat Nur wahid, Bachtiar Nasir, Yusuf Mansur, Syuhada Bahri, Abdul Wahid Alwi, M Arifin Ilham, Zaitun Rasmin, Haikal Hassan, Nur Effendi, Fahmi Salim, Prof. KH Miftah Faridl, dan lain sebagainya.

Nampak hadir pula perwakilan beberapa NGO seperti Sinergi Foundation, RZ, Dompet Dhuafa, FOZ dan lain sebagainya. Berikut tujuh  butir pernyataan sikap Komat seperti dalam rilis yang diterima Alhikmah pada hari Kamis (23/07/2015) di Jakarta.

1. Menolak pihak-pihak yang menghambat masuknya bantuan dari lembaga-lembaga kemanusiaan resmi dalam rangka pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Tolikara.

2. Meminta semua ormas dan elemen masyarakat bersama-sama menyalurkan bantuannya secara terkoordinasi melalui BAZNAS dan LAZNAS yang dikoordinasikan oleh FOZ, agar pemulihan dan pembangunan perekonomian di Tolikara berjalan dengan efektif.

3. Mendorong pihak keamanan untuk memberikan jaminan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Muslim di Tolikara dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, pascainsiden penyerangan shalat Idul Fitri.

4. Diambilnya langkah hukum yang tegas, adil, dan transparan terhadap aktor intelektual atau oknum-oknum yang terindikasi melakukan gerakan radikalisme, separatisme dan terorisme. Langkah hukum harus tetap dilakukan untuk mewujudkan keadilan.

5. Masalah Tolikara adalah perkara dalam negeri. Semua pihak perlu mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI. TNI dan POLRI harus menindak unsur-unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

6. Mendorong semua pihak untuk mewujudkan kondisi damai dan toleransi di Kabupaten Tolikara.

7. Mendukung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mencabut peraturan daerah yang telah diakui oleh Bupati Tolikara tentang aturan pembatasan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tolikara karena bertentangan dengan regulasi dan tidak kondusif untuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama khususnya di Tolikara. []