Ini Harapan Ketua GeNAM Terhadap Permendag Miras

Ini Harapan Ketua GeNAM Terhadap Permendag Miras

0 47
Fahira Idris

ALHIKMAH.CO,– Keputusan Kementrian Perdagangan perkara penjualan minuman beralkohol diberi tengat waktu hingga 16 April 2015 mendatang. Ketua Gerakan Nasional Anti Miras, Fahira Idris berharap Mendag tetap memerhatikan tindak tanduk penjual miras agar tidak sampai kecolongan.

Menurut Fahira, lokasi penjualannya pun memang harus dijauhkan dari akses masyarakat. Ia berharap, Mendag dapat mengambil langkah tegas untuk kemudian melarang minimarket dan toko pengecer yang tetap berjualan miras berdekatan dengan Perumahan, Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, Terminal, Stasiun, Gelanggang Olah Raga, Kaki Lima, Kios-Kios, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan.

“Karena ada kekhawatiran minimarket dan atau toko pengecer mengobral minuman haram itu dengan harga yang murah selama sebelum 16 April ini,” ungkap Fahira.

Selain itu, lanjut Fahira, tempat-tempat yang dalam permendag sebelumnya masih diperbolehkan menjual miras pun mesti mentaati ketetapan yang sudah diatur dalam permendag baru ini. Misalnya penjualan miras hanya untuk orang di atas 21 tahun, menujukkan KTP, display miras yang dibuat terpisah dan tidak terjangkau anak atau tidak diletakkan di tempat yang mudah dilihat, dan produk miras tidak boleh diambil sendiri oleh pembeli (diambilkan pramuniaga).

“Selama ini jika kita ke supermarket/ hypermarket, minol/miras masih ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Bahkan beberapa di antaranya diletakkan di depan menuju kasir dan sama sekali pembeli tidak pernah diminta menunjukkan KTP” ketus Fahira.

Pada kesempatan ini, Anggota DPD ini juga meminta bantuan Mendag untuk mengimbau para kepala daerah, dengan terbitnya permendag ini, artinya mengugurkan peraturan kepala daerah yang masih memperbolehkan miras dijual di minimarket dan toko pengecer lainnya.

Terakhir, Wakil Ketua Komite III DPD ini menitip pesan kepada kementrian perindustrian, agar bersedia menyetop izin produksi miras yang baru dan mengevaluasi izin miras yang sudah ada.

“Sebetulnya, investasi miras di Indonesia masuk Daftar Negatif Investasi karena punya dampak sosial yang merusak serta biang dari tindak kriminalitas. Karena itu sebaiknya izin memproduksi miras dihentikan,” tandas aktivis sosial ini. (pnurullah/alhikmah/rilis)