GNPF-MUI Tanggapi PBB Terkait UU Penistaan Agama

GNPF-MUI Tanggapi PBB Terkait UU Penistaan Agama

0 53

ALHIKMAHCO,– Melalui akun twitter-nya, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyeru Indonesia untuk meninjau ulang UU Penistaan Agama. Menanggapi hal ini tim advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera menyatakan PBB tak boleh berlaku tidak adil.

Ia menerangkan, hampir semua bangsa di dunia menerapkan hukum penodaan agama. Bahkan di negara-negara Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, pelaku penodaan agama dihukum berat, karena itu merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Sementara, kemarin ada umat Islam yang dihukum di Bali karena penodaan agama tapi diabaikan PBB, karena PBB tidak punya kapasitas untuk itu. Jangan hanya karena satu orang, terus UU diubah,” kata Kapitra, Kamis (11/5/2017).

Kedaulatan suatu bangsa, lanjutnya, adalah bebas menentukan hukum yang ditetapkan. Kedaulatan tak bisa dipertaruhkan hanya karena satu orang. Jika terjadi intervensi untuk mengubah UU, kata Kapitra, ini termasuk kejahatan Internasional.

Menurutnya, jika UU Penistaan Agama dicabut, maka setiap orang akan bebas menistakan agama. Dan kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Indonesia. Ia menegaskan, ini sama saja dengan membuka kotak pandora untuk memusnahkan negeri ini.

“Pasal penodaan agama bertujuan untuk menjaga harmonisasi hidup antar manusia di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, pasal penodaan agama sangat penting untuk menjaga masing-masing manusia agar bebas melaksanakan ibadah menurut agamanya. Hal tersebut merupakan amanat Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Bagaimana bisa diubah UU tersebut, kalau mau diubah maka harus diamendemen UUD 1945. (agh//rol)