DPR : RUU Perlindungan Beragama Jangan Sampai Lindungi Minoritas Tirani

DPR : RUU Perlindungan Beragama Jangan Sampai Lindungi Minoritas Tirani

0 48

ALHIKMAHCO,– Terkait polemik RUU Perlindungan Beragama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR-RI, Shodiq Mujahid memberikan pandangannya. Yakni secara konsep besar, keberadaan RUU ini memberikan perlindungan dan keadilan hak warga beragama. Namun demikian, agar jangan sampai RUU ini kemudian disalahgunakan.

“Tapi jangan sampai salah kaprah, kita ingin melindungi kelompok minoritas tapi kemudian malah melindungi minoritas yang tirani,” ungkapnya pada Alhikmah, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

“Biasanya golongan minoritas ini ingin mendapatkan pengakuan, tapi kita juga harus memberikan sangsi ketika yang minoritas justru mengganggu mayoritas. Jadi melindungi di sini harus secara proporsional dan berkeadilan,” lanjutnya.

Selama ini, politisi dari Partai Gerindra itu melihat, pemerintah terlalu toleran dalam melindungi kaum minoritas yang anarkis. Ia mengingatkan kepada pemangku kebijakan, termasuk elemen institusi negara semisal kepolisian, menteri agama, dan lain-lain agar lebih bijak dalam melihat persoalan.

Shodiq menjelaskan, bahwa Rancangan UUD Perlindungan Beragama itu merupakan pengembangan dari SKB III menteri, yang dulu hanya mengatur soal pendirian ibadah. Karena itu, dalam pengesahannya pun pasti akan ditemui kendala. Karena, imbuhnya, masing-masing kelompok agama punya konsepsi, visi keinginan masing-masing.

Kendala lainnya, imbuh Shodiq adalah ketika di lapangan ada oknum-oknum pejabat yang tidak konsisten dengan aturan itu. Akhirnya terjadilah konflik, pemalsuan tanda-tangan misalnya. Jadi, menurut Shodiq, pengesahan Rancangan Undang-undang ini ada kendala di aspek konsepsi dan di lapangan, terkait konsistensi aparat hukum dalam menjaga undang undang ini.

Ke depannya, bagi  Shodiq, apakah akan ada aturan berupa sangsi, dan sebagainya itu yang terus digodok dalam pembahasan. Tidak menutup kemungkinan nanti ada peraturan pemerintah dan menteri, dan sebagainya untuk mengikat undang-undang tersebut. Hal inilah yang dirasa Shodiq, membuat penggodogan UUD ini cukup berat dan sensitif, karena banyak pertimbangan.

“Target walaupun agak sulit, tapi ditargetkan rancangan undang-undang ini bisa kami selesaikan di masa periode kami,” tandas Shodiq. (pnurullah/alhikmah)