Beratnya Ancaman UU Pornografi, Fahira Idris: Heran Masih Ada yang Nekat

Beratnya Ancaman UU Pornografi, Fahira Idris: Heran Masih Ada yang Nekat

0 4

ALHIKMAHCO,– Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengaku heran meski ancaman hukuman Undang-undang (UU) Pornografi berat, ada saja pelaku dan penyedia usaha yang nekat melakukan tindak pidana ini. Padahal, pesta homoseks sudah memenuhi semua unsur dalam UU Pornografi. Mulai dari membuat, menyiarkan (publikasi), menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi.

“Mengadakan pesta seks, apa pun orientasi seksualnya, ancaman hukumannya berat, maksimal 15 tahun. Tetapi tetap saja banyak nekat,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/5/2017).

Selain itu, jika nanti dalam penyelidikan polisi ditemukan bahwa pesta homoseks ini dilakukan korporasi atau badan usaha maka ancaman sanksi hukum akan lebih berat. Selain pidana penjara, korporasi juga harus membayar denda tiga kali lipat dari yang seharusnya.

“Tidak hanya itu, korporasi yang melakukan tindak pidana pornografi, izin usahan dan status badan hukumnya dicabut. Jadi sanksi pidana dan dendanya memang sangat berat. Makanya, aneh bila ada lagi yang melakukan pelanggaran hukum seperti ini,” tukas Fahira.

“Saya harap kasus ini ditangani serius sehingga baik pelaku pornografi maupun yang memfasilitasi kegiatan ini diberi hukuman maksimal,” lanjutnya.

Senator asal Jakarta ini mengungkapkan, selama lima tahun terakhir, polisi sudah beberapa kali melakukan penggerebekan pesta seks sesama jenis di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Praktik-praktik seperti ini, lanjut Fahira memang sulit diendus, karena itu warga diminta segera melapor kepada kepolisian jika melihat ada situasi dan kondisi yang mencurigakan di sekitarnya.

“Pelanggaran hukum seperti ini bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga. Jadi jangan ragu melapor ke polisi jika ada indikasi praktik-praktik seperti ini. Jangan bertindak sendiri, karena penegakkan hukum domainnya kepolisian,” pungkasnya. (pn/Alhikmah/rilis)