Baznas Beri Tiga Catatan untuk LAZ

Baznas Beri Tiga Catatan untuk LAZ

0 72

ALHIKMAH.CO,– Dalam Musyawarah Nasional Forum Zakat (Munas FoZ) ke-7 di Bandung, hadir perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Teten Kustiawan. Sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi bagi Lembaga Amil Zakat, ia memberikan beberapa catatan bagi LAZ.

Teten mengatakan aspek pertama adalah legalitas. Menurutnya secara umum yayasan telah memiliki akte pendirian yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun dalam pemutakhiran legalitas atas perubahan kelembagaan dan pengurus, imbuhnya, banyak yayasan tidak memperbaharui dalam akte perubahan dan tidak mencatatkannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

“Hal ini tentu saja dapat menjadikan yayasan atau pengurusnya tidak sah melakukan berbagai kegiatan atas nama yayasan, termasuk mengajukan permohonan izin pembentukan LAZ,” ujar Direktur Pelaksana Baznas Teten Kustiawan di Hotel Savoy Homann, Selasa (05/04/2015).

Aspek kedua adalah sumber daya manusia. Masih diungkapkan Teten, ia mengatakan secara umum, yayasan dapat menyampaikan daftar pegawainya. Namun dalam hal surat pengangkatan pegawai yang menunjukan ikatan kerja dan menggambarkan hak dan kewajiban, sebagian besar yayasan tidak dapat menunjukannya.

munas fozHal ini, menurut Teten, tentu saja dapat menimbulkan keraguan atas kemampuan yayasan dan tentu saja tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan berpotensi mengabaikan aturan Islam terkait hubungan kerja.

“Terakhir catatan dari saya, adalah aspek manajemen. Pada umumnya yayasan memiliki kegiatan dalam banyak bidang. Pengelolaan zakat hanya salah satu di antaranya. Banyaknya kegiatan mengakibatkan hampir semua yayasan yang mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan LAZ tidak melaksanakan atau melanggar anggaran dasarnya sendiri,” paparnya saat dialog sesi pertama yang membahas Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat Indonesia.

“Hal ini terlihat antara lain ketika menetapkan siapa yang berhak mengatasnamakan yayasan dalam dokumen-dokumen resmi. Beberapa di antara pihak yang mewakili yayasan dalam permohonan rekomendasi tidak sesuai dengan yang berwenang mewakili yayasan berdasarkan ketentuan anggaran dasar yayasan,” lanjutnya di hadapan ratusan perwakilan LAZ se-Indonesia.

Selain itu, imbuh Teten, beberapa yayasan yang dikenal telah berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat, kesulitan ketika diminta ikhtisar program yang telah mereka laksanakan. Teten beranggapan, dokumentasi kegiatan yang lemah menjadi salah satu sebab mereka menjadi kesulitan untuk menuliskan apa-apa yang telah mereka laksanakan. (pnurullah/alhikmah)