Balada Negara yang Enggan Disebut Hitam, Namun Segan Menjadi Putih

Balada Negara yang Enggan Disebut Hitam, Namun Segan Menjadi Putih

0 97
pict. pixabay

NEGARA Indonesia adalah negara majemuk nan plural. Di dalamnya, terhuni subur puluhan atau mungkin ratusan ragam agama aliran dan kepercayaan. Mulai dari enam agama resmi yang diakui negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) hingga pada agama sempalan nan minoritas yang seolah-olah menginduk pada keenam agama besar tadi.

Teruntuk agama Islam, banyak dari ajaran sempalan itu mengklaim sama dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Saw ini. Mengutip pendapat kyai kondang asal Bandung, KH Athian Ali Dai dalam sebuah kajiannya ; Mungkin bila kita klasifikasikan kembali makna Islam dalam kategori kebenarannya, atau melepaskan sempalan-sempalan yang mengatasnamakan Islam, bisa jadi umat muslim di Indonesia ini sebenarnya yang minoritas. Sebab begitu banyaknya ajaran dan pemahaman yang tidak sesuai dengan dasar Islam, namun mengklaim sama dengan Islam.

Setuju atau tidak, tapi inilah konsekuensi logis bila asas negara tidak berdasar dari satu sumber dan malah lebih mengedepankan asas toleransi terhadap ajaran yang muncul. Menafikan dasar tauhid mengutamakan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas nama demokrasi, negara menjadi berkewajiban melindungi penganut-penganut tersebut dan melestarikan mereka dengan memberikan pengamanan bahkan fasilitas saat melakukan ritual-ritual dan adatnya. Walaupun apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nurani, logika juga hati (akidah).

Karena dalam pandangan nasionalisme, sepanjang tidak menyalahi dasa lima sila, tidak merongrong sistem dan kedaulatan republik ini, ajaran-ajaran yang seperti itu dianggap sebagai hak individu itu sendiri dalam menjalankan keagamaannya. Negara yang seperti ini, tidak akan berbicara aspek haq dan bathil.

Mengutip pernyataan Sekertaris MUI Jatim Muhammad Yunus dalam sebuah wawancara, kondisi seperti ini bagai bom waktu yang akan meledak di waktu yang tak dinyana. Sebab pada kenyataannya, lahirnya ragam kepercayaan itu karena ada perbedaan asas dalam ideologi. Masing-masing dari aliran dan kepercayaan itu mempunyai konsep keimanan yang akan menyinggung konsep keimanan agama lainnya. Dan masing-masing dari mereka, mempunyai kewajiban atau tuntutan untuk menyebarkan kepada pemeluk agama lainnya. Dan perbedaan ini seperti minyak yang tidak bisa dicampurkan dengan air. Haq dan bathil tidak bisa bersatu dalam satu wadah.

Melihat problematika ini, ada geliat dari pemerintah Indonesia, melalui kementrian agama, untuk menggulirkan sebuah rancangan undang-undang yang mengatur keberagaman agama ini. Dasar penyusunan RUU perlindungan umat beragama menurut Menag RI, adalah untuk melindungi kebebasan memeluk agama dan menjalankan ajaran yang diyakininya.

Tentu sebagai akidah seorang muslim, keberadaan agama dan kepatuhan kepada Allah Swt., harus diutamakan dan mengalahkan yang otoritas yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia semestinya didasarkan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan Allah Swt., dalam kitabNya. Bukan sebaliknya, agama yang dikorbankan karena harus tunduk kepada otoritas hak asasi manusia.

Namun pada kenyataannya, perlindungan umat beragama yang disusun pemerintah berpijak pada paradigma melindungi minoritas atas dalih hak asasi manusia. Hal ini tentu bias dan dipandang terlalu rapuh. Sebab mutlak juga bagi pemerintah untuk melindungi serta menghargai dari kebebasan bablas atau kesewenangan minoritas yang dapat menyinggung, melukai dan mengusik nilai-nilai, prinsip dasar agama umat yang mayoritas.

Kendati, sebetulnya, ini pun tak luput dari persoalan juga. Mengenai standar apa yang akan digunakan untuk mengukur suatu ajaran telah mengusik nilai dan prinsip dasar agama? Karena seperti yang diungkapkan di muka, keenam agama mayoritas pun lahir dari ideologi yang berbeda, yang saling menyinggung prinsip dasar agama lainnya. Prinsip ketuhanannya atau rukun lainnya. Apalagi ditambah dengan munculnya sempalan, yang karena mereka warga sebangsa juga, berhak dalam melakukan ritualnya.

Sungguh ini adalah kondisi yang memilukan. Bila kita kembali klaim, agama Islam sebagai mayoritas di negeri ini, kita berpijak di dua standar (double standard). Di satu sisi ada sikap toleransi dan hak asasi manusia, di saat yang sama berbentur dengan prinsip nahi munkar. Ketika segolongan umat muslim menjalankan prinsip nahi munkar-nya, kerap disebut teroris atau muslim garis keras. Padahal kriminalitas dan kedzaliman nampak di pelupuk mata, dibiarkan, bahkan dipelihara demi meningkatkan omset pendapat daerah. Di sisi lain geliat minoritas lewat misionaris terus gencar, tapi ketika ada ulama yang menyeru pada perbaikan akidah, disebut pemecah belah umat.

Tepat rasanya bila Ketua Dai se-Asia Tenggara Zaitun Rasmin selepas Kongres Umat Islam di Yogyakarta sepenggal Februari 2015 kemarin mengatakan, bangsa ini cenderung menerima hal-hal yang normatif tidak yang spesifik. Mengatakan hidup harus berpedoman Quran, menyeru persatuan namun menghindari gesekan.

Sangat sulit rasanya untuk menegaskan mana hitam mana putih, apalagi berada di salah satu sisinya. Rupanya, negeri ini belum bisa menunjukkan warna putihnya, namun enggan bila dikatakan hitam. Waullahu’alam. []

*Ditulis oleh Pipin Nurullah, Jurnalis Tabloid Alhikmah