Attartukisme Detected  dan Sebuah Manuver Politik yang Blunder

Attartukisme Detected  dan Sebuah Manuver Politik yang Blunder

0 103
pict_history

 

Oleh: Maharevin*

MEMBINCANG umat muslim di Indonesia, takkan pernah kehabisan lema. Terkhusus, ihwal kilas sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Sudah menjadi rahasia umum, peranan umat muslim, baik dimainkan oleh ulama dan aktivis Islam lainnya, begitu besar dalam setiap perlawanannya, melepaskan diri dari cengkraman kafir penjajah.

Mengutip pernyataan tokoh Masyumi Mohammad Natsir, adalah pergerakan Islam yang membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini. Menanam bibit persatuan, menyingkirkan sifat kedaerahan. Atas peranan umat Islamlah ditanamkannya nilai-nilai persaudaraaan dengan kaum yang sama senasib di luar batas keindonesiaan dengan tali keislaman.

Mengapa bisa demikian? Sebab Islam bukan semata agama personal (ia dan Tuhannya), melainkan petunjuk hidup yang menyangkut seluruh isi kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Hendaknya tiap-tiap warga negara, terutama umat muslim mengatur dan menjalankan negaranya secara merdeka. Tentunya aturan yang berlandaskan Al Quran dan sunnah.

Cara pandang inilah yang kemudian melahirkan pembelaan yang tulus untuk melepaskan bangsa ini dari ketertindasan. Bahkan, umat Islamlah yang menggerakkan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Tentulah buktinya terpampang dengan jelas dalam catatan perjuangan bangsa ini. Kita bisa memulai dari peranan dakwah wali songo dan infiltrasi kesultanan Islam di pelbagai daerah. Atau pahlawan-pahlawan muslim seperti Imam Bonjol, Dipenogoro, Teuku Umar dan Tjut Nyak Dien, sekian dari sederet pejuang yang hadir menggelorakan semangat perlawanan.

Kiranya, perjuangan tersebut bukan semata jumlah mereka yang mayoritas, melainkan dilandasi oleh keinginan untuk hidup sesuai petunjuk Allah. Sebabnya, di balik penjajahan itu memuat misi pemurtadan secara luas dan terstruktur. Selama era kolonialisme berlangsung sekian lama itu, negeri ini memang dikelola oleh syariat-syariat sosial kenegaraan yang jauh dari nilai-nilai keilahiyahan.

Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah (2009: 202) menuliskan, pemerintah kolonial Belanda berhasil mengkondisikan tingkah laku para bangsawan, tidak lagi memikirkan nasib rakyat dan melepas ajaran Islam. Oleh imperalis Belanda, pola pikir para bangsawan diciptakan sedemikian rupa untuk menolak hukum Islam dengan dikembangkannya ajaran kejawen.

Atau era pendudukan Jepang, bangsa Indonesia praktis tiada memiliki hak politik. Semua jejak dan langkah mestilah bermuara pada Tokio, yakni pusat persembahan manusia-berhala, yang dinamakan Tennoo Heika. Di antaranya, rakyat dipaksa melakukan praktek kemusyrikan dengan menyembah matahari.

Secara khusus, Artawijaya dalam Dilema Mayoritas (2008: 27) mengiyakan, perdebatan dalam satu dekade dari tahun 1920 antara tokoh-tokoh Islam dengan kalangan nasionalis sekuler adalah petarungan ideologis yang mempunyai nafas panjang, bahkan hingga saat ini. Paham politik Barat yang mengusung pemisahan agama dan negara, berseteru dengan gagasan Islam yang menolak sekulerisasi.

Kalangan nasionalis sekuler diwakili Soekarno yang saat itu paling getol menjajakan paham sekuler Barat. Di mana, ia terpengaruh oleh keberhasilan Turki dalam euforia sekulerisasi di bawah kepemimpinan Kemal at-Taturk.  Berikut salah satu tulisan Soekarno yang dimuat di majalah Panji Islam No 12-16 tahun 1940, yang menyuarakan gagasan sekuler tersebut;

Mengutip buku Turkey Faces West karya Chalidah Hanoum, dikatakan, kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka kita bukanlah karena tidak diurus pemerintah. Tetapi ialah justru karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah itu. Hal ini adalah satu halangan yang besar buat kesuburan Islam di Turki. Dan bukan saja di Turki, tetapi di mana saja, ketika pemerintah campur tangan di dalam urusan agama disitu ia menjadi satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan.

Karena itu, demi kesuburan Islam sendiri, maka Islam perlu dimerdekakan dari pemeliharaan pemerintah. Demi kesuburan Islam sendiri, khilafah mesti dihapuskan, komisariat syariat ditutup.

Seluruh pergaulan hidup, terutama kedudukan kaum perempuan dipermodern oleh negara. Karena negara tidak perlu lagi menanyakan, dibolehkan tidak aturan ini oleh syariat?

Meski seiring perjalanan waktu, Soekarno yang getol menggaungkan nasionalisme dan segala gagasan sekuler lainnya, ‘menyediakan’ wadah bernama NASAKOM (Nasionalis Agama dan Komunis) dalam satu konsep keberagaman dan persatuan.

Meminjam istilah dari mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ridwan Saidi, yang mengidentifikasi nasionalisme ala Soekarno tersebut sebagai Attaturkisme, sebuah gagasan yang menjiplak dari tokoh sekuler Turki, Kemal at Taturk.

Attaturkisme ini juga mengingatkan kita pada sosok orientalis Barat, misionaris Belanda Snouck Hurgronje. Dalam upaya pemberantasan perlawanan rakyat Aceh, ia memang sengaja diutus untuk mencari tahu apalah gerangan yang membuat umat Islam di serambi Mekkah itu begitu militan melawan Belanda.

Hingga akhirnya, setelah penyelidikan yang cukup panjang, ia berkesimpulan bahwa yang harus ditakutkan pemerintah Belanda bukanlah Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai doktrin politik. Biasanya para penggeraknya adalah para small majority yang fanatik. Yaitu ulama yang membaktikan hidupnya terhadap cita-cita Pan-Islamisme. Golongan ulama ini lebih berbahaya kalau pengaruhnya meluas kepada petani di desa-desa. Karena itu, pemerintah kolonial disarankan untuk bertindak netral terhadap Islam sebagai agama. Sebaliknya, bersikap tegas terhadap Islam saat menjadi sebuah doktrin politik.

Bagaimanapun juga, sejak digulirkannya wacana tersebut di tengah masyarakat. Pemahaman ini mendapatkan reaksi keras dari tokoh besar Islam lainnya. Seperti yang dituliskan ulama Persatuan Islam (Persis) A. Hassan, negara tak bisa dipisahkan dari aturan-aturan syariat Islam dalam mengatur suatu masyarakat. Menurutnya, amatlah penting formalisasi syariat Islam dalam konsep bernegara. Hal ini agar, agama tidak luntang lantung, terapung-apung, timbul dan tenggelam.

… Bagaimana kalau saya berkata, untuk suburnya kebangsaan, janganlah ada pemerintah campur tangan di dalam hal kebangsaan. Karena tidak sedikit orang kena tipu dengan nama kebangsaan. Adakah pernah kejadian, sepanjang tarikh, bahwa satu peraturan dan pendirian satu pergerakan, lebih subur bila tidak dibela, tidak diurus, hanya dibiarkan saja luntang lantung terapung-apung, tenggelam dan timbul.  (A. Hassan)

Bahkan Natsir secara terang-terangan memberikan sindiran. Para politisi sekuler sebenarnya tidak akan mempedulikan penduduk muslim di Indonesia yang banyaknya sekitar 85 persen, menjadi murtad, bertukar-tukar agama. “Kristen boleh, theosof bagus, Budha masa bodoh,” kritik Natsir.

Lantas berbahayakah cara pandang sekuler seperti ini? Doktor alumnus ISTAC IIU Malaysia Ustaz Adian Husaini menyebutkan, serangan pemikiran lebih sulit ditanggulangi tinimbang fisik. Jika umat muslim diserang secara fisik, maka musuh datang dalam wujud yang mudah dikenali. Sebaliknya, serangan dalam bentuk pemikiran amat sukar diantisipasi. Apalagi jika diramu dengan polesan kata-kata yang memikat hati. Paham serupa inilah yang lambat laun mengikis iman dan mendekatkan pada kemurtadan.

Berbilang puluh tahun kemudian, pasca kekhalifahan jatuh, gaung Attaturkisme ini terus menggema. Baik yang tertuang dalam bentuk jurnal ilmiah, maupun yang diwakilkan pada mulut-mulut sebagian publik politisi nanggung.

Karenanya, pemisahan Islam dari urusan-urusan kenegaraan tak lain hanyalah sebuah manuver politik yang blunder. Wajar bila umat Islam, dengan spirit 212 yang masih menyala kemudian merasa sakit hati.

Meski tak juga dapat ditampik, bila pemisahan politik dan negara sebentuk upaya melemahkan peranan Islam. Mereka mungkin bukan lupa akan sejarah bangsa, tapi memang tengah melanjutkan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya. Yakni upaya menghapus jejak tetesan keringat dan darah pahlawan Islam di negeri ini. Serta berusaha memadamkan cahaya Allah dengan sinar-sinar samar yang tak memberikan penerangan sedikitpun. Wallahu a’lam. []

Penulis adalah Alumnus UIN Bandung

Referensi

Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah (2009); Bandung: Salamadani

Artawijaya, Dilema Mayoritas (2008); Jakarta; Medina Publishing

Adian Husaini, 10 Kuliah Agama Islam (2016); Yogyakarta: Pro-U Media

Abdul Qadir Djaelani, Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia (2016); Jakarta; Madinah Munawaroh