Akademisi UIN Bandung Sebut Pemerintah Harusnya Bisa Optimalkan Pengelolaan Zakat

Akademisi UIN Bandung Sebut Pemerintah Harusnya Bisa Optimalkan Pengelolaan Zakat

1 15

ALHIKMAHCO,– Kendati pemberian hak atas Mustahiq menjadi wilayah privat Muzakki, zakat juga bermakna sosial karena merupakan amal sosial (Amaliah Ijtima’iyyah). Karena peran sosialnya tersebut, pemerintah seharusnya dapat melibatkan diri secara optimal dalam pengelolaan Zakat.

Hal tersebut disampaikan salah satu akademisi UIN Bandung yang turut menjadi pembicara dalam acara Seminar Filantropi Islam Internasional ke-3, Aden Rusadi. Menurutnya, salah satu bukti mulai terlibatnya pemerintah adalah dengan munculnya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Ada satu cita ideal yang luar biasa dalam UU ini, salah satunya dalam konteks menyejahterakan umat,” terang staf Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati ini, di Hotel Golden Flower-Bandung, Rabu (04/03/2015).

Undang-undang tersebut, imbuh Aden, mengatur operasionalisasi zakat, kerjasama BAZNAS dan UPZ, penegasan Muzakki dan Zakat Mal, serta Perda Zakat. Ia melanjutkan, regulasi tersebut sejatinya menggambarkan zakat sebagai konsep Dari Umat-Melalui Umat-Dan Untuk Umat.

Adanya undang-undang tersebut, katanya, tak perlu mengundang perdebatan tentang konsep kenegaraan Indonesia. Kendati tidak berazaskan Islam, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam. (Aghniya/Alhikmah)