Komisi I DPR Tolak Revisi UU Terorisme

Komisi I DPR Tolak Revisi UU Terorisme

0 29

ALHIKMAH.CO–Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menegaskan bahwa secara keseluruhan komisinya tidak sepakat pemerintah mengajukan revisi UU Terorisme Nomor 15 Tahun 2003.

“Kami tidak sepakat UU itu diamandemen. UU Terorisme masih relevan,” kata Tantowi Yahya di Jakarta, Rabu (27/1/2016) dilansir Tribunnews.com.

Tantowi Yahya mengatakan bahwa masalah sebenarnya ada pada kinerja dan koordinasi antar lembaga penegak hokum seperti kepolisian, kejaksaan, juga BIN.

Menurut dia, seharusnya ada koordinasi antara lembaga pemerintah yang menangani permasalah pencegahan terorisme yaitu Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian, dan Detasemen Khusus 88, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Tugas BIN kumpulkan informasi, kemudian disarikan menjadi informasi intelejen. Kalau informasi intelejen itu tidak ditindaklanjuti oleh Polisi, BNPT, dan Densus 88, itu masalah koordinasi antar lembaga. Bukan masalah undang-undang-nya,” kata Tantowi.

Permintaan BIN agar dapat menahan orang yang diduga terkait jaringan teroris, dinilai Tantowi, hanya membuat lembaga intelejen negara melaksanakan sesuatu di luar tugasnya.

“BIN memang tidak boleh menahan,” sebutnya. (mr/tribun/alhikmahco)